Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri terus mendalami dugaan korupsi dalam pengadaan batu bara untuk sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Perkara tersebut telah resmi dinaikkan ke tahap penyidikan setelah penyelidik menemukan indikasi adanya penyimpangan dalam proses pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara.
Penyidik menduga praktik tersebut berlangsung dalam kurun waktu yang cukup panjang dan melibatkan lebih dari satu perusahaan penyedia batu bara. Hingga saat ini proses penyidikan masih berjalan dan belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.
Dugaan Manipulasi Kualitas dan Kuantitas Batu Bara
Dalam penyelidikan awal, aparat menemukan sejumlah dugaan penyimpangan yang berkaitan dengan spesifikasi batu bara yang dipasok ke PLTU.
Modus yang diduga dilakukan antara lain berupa manipulasi dokumen mengenai kualitas batu bara sehingga tidak sesuai dengan kondisi barang yang benar-benar dikirim. Selain itu, penyidik juga menelusuri dugaan perubahan data mengenai jumlah atau kuantitas batu bara yang tercantum dalam dokumen pengadaan.
Apabila dugaan tersebut terbukti, maka negara berpotensi membayar pasokan dengan nilai yang tidak sesuai dengan kualitas maupun volume batu bara yang diterima.
Harga Kontrak Diduga Tidak Sesuai Kondisi Riil
Selain persoalan kualitas dan kuantitas, penyidik juga mendalami dugaan penyimpangan dalam mekanisme pembayaran kontrak.
Menurut hasil penyelidikan sementara, terdapat indikasi bahwa nilai pembayaran yang dilakukan tidak mencerminkan kondisi pasokan sebenarnya di lapangan. Selisih tersebut diduga menjadi salah satu sumber kerugian negara yang kini sedang dihitung lebih lanjut melalui audit investigatif.
Diduga Berdampak pada Gangguan Pasokan Listrik
Kasus ini tidak hanya disorot dari sisi kerugian keuangan negara, tetapi juga karena diduga berdampak terhadap keandalan pasokan listrik.
Penyidik menyebut dugaan penyimpangan dalam pengadaan batu bara berpotensi mengganggu distribusi bahan bakar ke sejumlah PLTU. Kondisi tersebut diduga ikut berkontribusi terhadap terjadinya pemadaman listrik di beberapa wilayah Indonesia dalam periode tertentu. Dugaan keterkaitan tersebut masih menjadi bagian dari penyidikan yang sedang berlangsung.
Kerugian Negara Diperkirakan Mencapai Rp5 Triliun
Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, nilai kerugian negara diperkirakan mencapai sekitar Rp5 triliun. Angka tersebut masih bersifat indikatif karena penyidik masih berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigatif guna memperoleh nilai kerugian secara resmi.
Penyidikan Terus Berjalan
Saat ini penyidik telah memeriksa sejumlah saksi serta mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan proses pengadaan batu bara. Pemeriksaan lanjutan akan dilakukan untuk memperjelas peran masing-masing pihak yang diduga terlibat.
Polri menegaskan proses penyidikan akan dilakukan secara menyeluruh sesuai ketentuan hukum yang berlaku sebelum menentukan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
